Berita

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu pilar penting dalam meningkatkan kualitas nutrisi masyarakat di Indonesia. Namun, keberhasilan program ini tidak hanya diukur dari kecukupan gizi semata, melainkan juga dari kepastian kehalalan dan keamanan setiap porsi yang disajikan. Di sinilah peran Penyelia Halal MBG menjadi sangat krusial bagi setiap dapur umum, katering, maupun UMKM

Industri pariwisata dan jasa akomodasi di Indonesia mengalami perkembangan pesat seiring dengan meningkatnya kesadaran konsumen terhadap kepatuhan regulasi dan standar kualitas produk. Dalam konteks kepatuhan hukum, pelaksanaan sertifikasi halal hotel kini menjadi aspek krusial yang tidak hanya menyangkut pemenuhan regulasi pemerintah, tetapi juga strategi utama dalam memperkuat reputasi bisnis di sektor food and beverage (F&B).

Industri perhotelan di Indonesia kini menghadapi babak baru dalam standar pelayanan Food and Beverage (F&B). Seiring bertambahnya kesadaran konsumen dan pemberlakuan regulasi wajib sertifikasi halal, pengelolaan fasilitas restoran, banquet, hingga dapur utama hotel menuntut pengawasan yang jauh lebih ketat dan terstruktur. Dalam menjawab tantangan kepatuhan ini, penunjukan Penyelia Halal Hotel menjadi elemen kunci yang paling

Dinamika industri Food and Beverage (F&B) di Indonesia saat ini tidak hanya berfokus pada cita rasa hidangan dan pelayanan prima, tetapi juga pada kepastian legalitas kehalalan produk. Kesadaran konsumen yang makin kritis serta berlakunya regulasi pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 dan Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UU JPH) mewajibkan pelaku usaha kuliner—mulai dari

Pertumbuhan pesat industri Food and Beverage (F&B) dan bisnis kuliner di Indonesia menuntut kepastian jaminan produk halal di setiap lini operasional. Menyajikan hidangan lezat dan higienis tidak lagi cukup apabila dapur komersial belum memiliki standar baku dalam menjaga kehalalan masakan. Penerapan SOP Halal Restoran yang terstruktur menjadi kebutuhan mutlak bagi setiap pemilik usaha kuliner, restoran,

Persaingan industri Food and Beverage (F&B) dan bisnis kuliner di Indonesia saat ini tidak hanya menuntut kelezatan rasa dan pelayanan yang prima, tetapi juga kepastian legalitas jaminan produk halal. Penerapan regulasi wajib halal oleh pemerintah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) mewajibkan setiap pelaku usaha kuliner—baik restoran, kafe, maupun dapur MBG—memiliki kepastian Sistem Jaminan

Kebijakan BPJPH menjadi topik yang makin sering dicari pelaku usaha, terutama ketika bisnis mulai menyiapkan sertifikasi halal, pembenahan dokumen, atau evaluasi proses internal. Masalahnya, tidak semua pembaca punya waktu membaca regulasi secara utuh, sementara kebutuhan untuk memahami arah kebijakan tetap mendesak. Bagi UMKM, produsen makanan dan minuman, katering, restoran, hingga tim compliance perusahaan, memahami kebijakan

Memahami label halal terbaru menjadi hal penting bagi pelaku usaha yang ingin menjaga kepatuhan bisnis sekaligus membangun kepercayaan konsumen. Bagi UMKM, produsen makanan dan minuman, katering, restoran, hingga perusahaan yang memiliki proses produksi lebih kompleks, topik ini bukan sekadar soal tampilan label, tetapi juga berkaitan dengan kesiapan sistem, dokumen, dan sumber daya manusia. Banyak pelaku usaha masih